- Krisis iklim yang ditandai dengan cuaca ekstrem, banjir, longsor, kenaikan temperatur, dan kenaikan muka laut membuat aset transmisi semakin rentan. IESR menilai semakin tinggi tegangan transmisi, semakin luas pula dampak gangguan yang berpotensi menjalar lintas provinsi.
- Blackout Sumatera menunjukkan kerentanan sistem. Pada 22 Mei 2026, terpisahnya sistem Sumatera Bagian Utara dan Tengah menyebabkan sekitar 13,1 juta pelanggan PLN terdampak pemadaman. Pada 4 Juni, cuaca ekstrem kembali merobohkan 12 tower PLN dan memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
- Transisi energi sekaligus harus memperkuat ketahanan jaringan. IESR mendorong percepatan energi terbarukan, khususnya surya dan angin, sembari memperkuat interkoneksi, mempercepat pemulihan saat terjadi gangguan, serta memperbarui grid code dan distribution code. RUPTL 2025–2034 sendiri menargetkan tambahan 20.967 km transmisi di Sumatera dan Kalimantan serta 15,1 GW pembangkit baru, dengan sekitar 9,5 GW berasal dari energi terbarukan.
- Adaptasi membutuhkan investasi besar di tengah keterbatasan finansial PLN. PLN mengakui perubahan iklim sebagai risiko strategis yang dapat meningkatkan kerusakan aset, biaya operasi, pemulihan, dan kehilangan pendapatan. Tanpa adaptasi, kerugian aset pembangkit di wilayah pesisir diperkirakan mencapai Rp4–6 triliun per tahun. Di sisi lain, analisis IESR menunjukkan rata-rata net profit margin PLN pada 2019–2024 hanya sekitar 2,93%.
Bencana dan krisis iklim turut meningkatkan kerentanan transmisi listrik yang masih bergantung pada energi fosil. Berbagai pihak pun mendorong pemerintah melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan secara konsisten.
Deon Arinaldo, Direktur Transformasi Transisi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan pemerintah untuk mempercepat dekarbonisasi dengan mengandalkan energi terbarukan berbasis surya dan angin.
“Pembangkit Listrik Tenaga Air juga turut terdampak akibat krisis iklim,”katanya.
Salah satu implikasi dari pemanasan global, katanya, adalah turunnya pembangkitan listrik 4-5%. Aktivitas PLTA juga rentan terganggu lantaran pasokan air yang berkurang akibat krisis iklim.
Menurut Deon, ada empat area yang perlu menjadi perhatian untuk mempertahankan keandalan listrik. Pertama, infrastructure resilience yang mencakup ketahanan infrastruktur tenaga listrik terhadap shock dan stres dari cuaca ekstrem.
Kedua, sistem yang punya interkoneksi baik. Dengan begitu, ketika terjadi disrupsi, maka blackout tidak meluas. Ketiga, sistem pemulihan cepat. Keempat, ada kemampuan untuk mengantisipasi potensi-potensi risiko baru, termasuk oleh PLN.
Muhammad Ihsan, Analis Energi Terbarukan IESR menyebut jaringan ketenagalistrikan krusial karena harus mengakomodir generasi masa lalu dan baru, yakni, risiko iklim dan transisi energi. Menghadapi dua kepentingan risiko itu, harus ada peningkatan resiliensi dan juga bauran energi terbarukan.
“Makin tinggi jaringan transmisi makin tinggi terpapar risiko iklim, makin menjalar lebih jauh ke daerah-daerah berbeda. Ini risikonya baru banjir dan longsor belum gempa bumi,” katanya dalam diskusi daring bertajuk Kerentanan Aset Tenaga Listrik terhadap Dampak Perubahan Iklim belum lama ini.
Ihsan memaparkan, riset internal tentang apa yang terjadi pada blackout di Sumatera. Menurutnya jaringan listrik tengah menghadapi dua kepentingan yaitu risiko resilien terhadap iklim dan juga transisi energi.
Pada risiko iklim, salah satu dampak yang timbul adalah meningkatnya temperatur dan naiknya permukaan air laut. Saat ini, kata dia, permukaan laut di Indonesia meningkat di kisaran 3,9 milimeter per tahun, lebih tinggi dari rata-rata peningkatan global yang capai sekitar 3,3 milimeter per tahun.
Menurut Ihsan, situasi jaringan ketenagalistrikan di posisi krusial. Aset-aset jaringan banyak terekspos terhadap risiko iklim. Mengutip ulasan Haryadi Aji, mahasiswa di Universitas Delf terkait mapping vulnerability index aset transmisi, dia membagi kompleksitas risiko jaringan ke dalam empat indikasi. Mulai dari very low sampai high.
Aset jaringan ketenagalistrikan yang paling terekspose ada pada transmission ketimbang substation gender direction. “Nah, menggunakan data ini kami dari internal mencoba untuk mengembangkannya lebih lanjut dengan mengkombinasikannya dengan data-data jaringan transmisi yang ada.”
Dia bilang, ada tren menarik yang menunjukkan bahwa makin tinggi tegangan jaringan transmisi Indonesia itu makin terpapar terhadap risiko iklim (climate risk) .
Karena makin tinggi tegangan jaringan transmisi, katanya, makin menjalar lebih jauh ke provinsi berbeda. Sedangkan transmisi dengan voltase atau tegangan lebih rendah hanya terpusat di satu provinsi tertentu.
13,1 juta pelanggan terdampak
Catatan IESR menggambarkan sistem tenaga listrik Sumatera yang mengalami pemadaman periode Mei–Juni 2026. Pada 22 Mei, sebagian masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Riau mengalami pemadaman sebagai akibat terpisahnya sistem Sumatera Bagian Utara (SBU) dengan Sumatera Bagian Tengah (SBT). Dampaknya, sekitar 13,1 juta pelanggan PLN mengalami pemadaman.
Lamanya proses perbaikan sistem jaringan Sumatera karena komposisi pembangkit yang didominasi pembangkit thermal, seperti batu bara. Di mana pada pembangkit tipe ini, proses start-up dari kondisi dingin (cold start) bisa memakan waktu hingga 6-8 jam untuk akhirnya siap memasok listrik ke jaringan.
Lalu, pada 4 Juni 2026, listrik Sumatera kembali padam setelah 12 tower PLN roboh akibat cuaca ekstrem. Meskipun tidak terlalu berdampak ke provinsi lain, beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara alami pemadaman secara bergilir, sekitar 2 kali dalam sehari dengan durasi antara 1-3 jam.
Upaya PLN untuk melakukan ekspansi dan penguatan pada sistem transmisi telah termaktub dalam Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Salah satunya, membangun transmisi sebesar 20.967 kms untuk sistem Sumatera dan Kalimantan dengan biaya US$10,5 miliar.
Selain itu, PLN juga merencanakan penambahan pembangkit hingga sebesar 15,1 GW, sekitar 9,5 GW berasal dari energi terbarukan.
Meski demikian, upaya PLN untuk merealisasikan rencana pembangunan transmisi ataupun penambahan pembangkit menghadapi kendala dari sisi finansial. Berdasarkan analisa IESR, rata-rata net profit margin PLN selama periode 2019-2024 sekitar 2,93%.
Tertinggal jauh dengan Australia
Ihsan mengatakan, Australia jauh di atas Indonesia dalam target energi terbarukan. Pada 2019, bauran energi terbarukan Australia masih di kisaran 24%. Akan tetapi, tahun ini, sudah mencapai 76%.
Selain itu, Negeri Kanguru ini juga memiliki fleksibilitas lebih dari segi jaringan ketenagalistrikannya. Karena itu, dalam jangka pendek, IESR mengusulkan adanya reformasi jaringan dengan mereview grid dan distribusi code.
Grid code merupakan seperangkat panduan teknis wajib untuk pastikan pembangkit listrik terhubung dan beroperasi dengan aman, stabil, dan efisien di jaringan interkoneksi nasional. Sedangkan distribution code itu seperangkat peraturan, persyaratan teknis, dan standar operasional dalam sistem tenaga listrik.
Aturan ini untuk memastikan keamanan, keandalan, serta efisiensi pengoperasian jaringan distribusi listrik bagi semua pihak yang terhubung. Jadi setiap kali ada blackout, terdapat report mengenai apa penyebab dari blackout tersebut dan apa yang harus dilakukan ke depan.
Anisa Urfa, manajer pengelolaan perubahan iklim dari PLN akui, perubahan iklim sebagai salah satu risiko strategis yang dapat mempengaruhi keandalan sistem juga keberlanjutan bisnis PLN.
“Cuaca ekstrem menjadi salah satu pemicu namun eskalasi gangguan hingga menjadi pemadaman luas itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya kondisi jaringan, konfigurasi sistem proteksi, karakteristik pembangkitan,” urainya.
Menurut dia, hal itu menjadi salah satu dasar untuk memperkuat climate resilience.
Global Report 2025 mencantumkan risiko iklim ke peringkat kedua sebagai risiko global secara jangka pendek dan juga risiko nomor satu untuk jangka panjang. Perubahan iklim tidak hanya berdampak tidak hanya pada transmisi tapi juga mulai dari pembangkit, distribusi hingga energi primer.
Dari sisi finansial, PLN juga menyadari krisis iklim juga dapat sebabkan kerusakan aset, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya pemulihan sistem maupun hilangnya potensi pendapatan. Meski begitu, pihaknya telah menyusun kajian climate disaster risk assessment sebagai antisipasi.
“Tanpa adanya upaya adaptasi ini aset pembangkit di wilayah pesisir berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp4-6 triliun per tahun.”
Perlu evaluasi
Rahadian Wahyu Pradipta, Sub Koordinator Penyiapan Perencanaan dan Kebijakan Ketenagalistrikan Nasional dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian Energi dan Sumber Daya (EKSDM) menjelaskan, sebagai perwakilan pemerintah, pihaknya bertugas untuk memonitor, mengevaluasi, bahkan melakukan audit forensik terhadap ketahanan sistem listrik Indonesia.
Dia bilang, ada beberapa yang menurutnya perlu evaluasi terkait sejumlah proyek yang tercantum dalam RUTL.
“Mungkin transmisi-transmisi yang terlambat beroperasi ini tidak hanya sebagai evakuasi daya atau untuk memenuhi beban, tetapi ada juga transmisi yang memang untuk meningkatkan keandalan dari setiap sistem di PLN,” katanya.
*****
Facts Only
* Extreme weather events cause risks to transmission assets, including increased voltage and wider disruption potential.
* A system separation in Sumatra on May 22, 2026, impacted approximately 13.1 million PLN customers.
* Extreme weather on June 4, 2026, caused 12 PLN towers to collapse, leading to rolling power outages in North Sumatra.
* The RUPTL 2025–2034 targets an additional 20,967 km of transmission in Sumatra and Kalimantan and 15.1 GW of new generation, with 9.5 GW from renewable energy.
* PLN's average net profit margin from 2019–2024 was approximately 2.93%.
* Asset losses in coastal areas are estimated at Rp4–6 trillion per year without adaptation efforts.
* The risk of climate change impacts the reliability of the power system, affecting generation, distribution, and primary energy.
* System resilience requires infrastructure resilience, good interconnections, fast recovery systems, and risk anticipation.
* Transmission infrastructure is most exposed to climate risks, particularly voltage levels, which correlate with increased risk propagation across different provinces.
Executive Summary
Full Take
The narrative frames the electricity grid not merely as an operational system but as a critical layer of societal resilience against environmental and economic shifts. The tension emerges between the physical vulnerability of transmission infrastructure—exacerbated by climate change—and the necessary systemic transformation required by the energy transition. The observation that higher transmission voltages increase climate risk exposure highlights a structural mismatch: the pursuit of efficiency or capacity might inadvertently amplify vulnerability when external stressors (climate volatility) are introduced.
The persistence of financial constraints within PLN, juxtaposed against massive adaptation and expansion goals, introduces a critical point of friction. This suggests that necessary resilience investments may be stalled by short-term fiscal realities, creating a systemic delay in mitigating existential risks. Furthermore, the focus on grid codes and distribution codes underscores an attempt to establish procedural controls (information flow) over physical reality. The discussion around the slow recovery time due to thermal generation compositions points to how legacy systems impede immediate resilience against dynamic climate shocks.
The divergence in targets between Indonesia and entities like Australia regarding renewable energy deployment suggests that external benchmarks do not automatically translate into internal capacity building for resilience. The implication is that achieving true cognitive sovereignty requires integrating climate risk assessment (like the vulnerability index) directly into long-term infrastructure planning, moving beyond reactive repair toward anticipatory design, recognizing that financial capacity must evolve alongside the environmental and technological imperatives.
Sentinel — Human
The analysis appears to be a well-researched synthesis of expert commentary and operational data regarding climate risk and grid resilience, written with the voice of an informed analyst.
